Brunei Darussalam Technology (BIT) Council)
Merupakan suatu badan yang di bentuk untuk mengarahkan dan memfasilitasi pengembangan strategis dan penyebaran teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Badan ini menetapkan sepuluh tujuan yang mencakup berbagai area seperti leadership, needs, IT literacy, manpower, applications, R&D, links, economy, business dan relevance.
Information Technology and State Stores Department
Badan ini bertugas mengatur beberapa bidang seperti good governance, pengembangan berkelanjutan dan layanan elektronis. ITTSD merupakan badan sekretariat dari BIT Council.
e-Government Programme Executive Committee (EGPEC)
EGPEC bertugas sebagai advisor dan badan konsultatif BIT council untuk pengembangan dan implementasi program-program e-Government. EGPEC bertugas untuk melakukan perkiraan, studi dan mengajukan langkah-langkah implementasi program termasuk mempersiapkan Plan Of Action secara spesifik untuk melanjutkan misi program penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam waktu lima tahun.
e-Business Programme Executive Committee (EBPEC)
Badan ini bertugas untuk mengkoordinasikan penggunaan aplikasi teknologi informasi sektor privat dan publik, mengidentifikasi berbagai peluang strategis untuk bisnis teknologi informasi lokal dan secara langsung mendampingi berbagai kebutuhan sektor industri.
Ministry of Communications
Kementrian komunikasi memilik tugas utama untuk mengatur perencanaan, pembuatan dan pengembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara dan industri komunikasi pos dan telekomunikasi. Kementrian ini juga menyiapkan dan mengup-date hukum dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan industri yang kompetitif dan kondusif.
Authority of Infocommunications Technology Industry (AITI)
AITI berfungsi sebagai badan independen untuk membuat regulasi dan mengembagkan industri teknologi informasi dan komunikasi.
penerapan e-gov seperti di brunei baru bisa diterapkan di indonesia setelah melalui empat tahapan.
BalasHapusPertama, present. Media internet dijadikan sarana penyampaian informasi publik secara pasif dari pemerintah kepada masyarakat. kedua, interaksi. Tahap ini sudah memungkinkan terjadinya komunikasi antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan melalui teknologi semacam intranet dan fasilitas multimedia. Ketiga, transaksi. Artinya interaksi dibarengi dengan sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang. Terakhir, adalah transformasi. Pada tahap ini, kehadiran teknologi informasi tengah mengakibatkan terjadinya perubahan atau driver change. Wujudnya telah terjadi integrasi pada level proses, data dan teknologi dan pemerintah telah membuka diri untuk semua entiti.Dengan melewati tahapan ini Indonesia baru bisa maju dan berekembang.
dalam mensukseskan e-gov d indonesia diperlukan server yang berkapasitas dan dengan kecepatan sangan tinggi
BalasHapussedangkan untuk perkembangan TI, indonesia sangatlah tertinggal dari negara-negara asia tenggara
mkasih ats komennya rekan fitri....
BalasHapusmemang benar tahapan proses yg dik fitri smpaikan, perlu ada pemahaman dan kebiasan masyarakat thd internet, jgn smp kebijakan tsb dipaksakan. javascript:BLOG_CMT_subscription.toggle()
mkasih ats komennya
BalasHapusselain kebijakan juga perlu ada dukungan sarana n prasarana dan tentunya sdm yg mumpuni
dengan adanya badan2 yang dibentuk untuk memfasilitasi penerapan e-Government memungkinkan di Brunai e-Government dapat berkembang dan berjalan dengan baik...
BalasHapuskapan indonesia bisa seperti Brunai
Brune, Singapura tetangga dekat kita yang sebelumnya dulu... pernah menjadi wilayah kita (nusantara) saja sudah berkembang dengan pesat, yang jelas untuk e-gov di Indonesia sangat tergantung sekali pada komitmen dan dukungan dari Pemerintah untuk mau melaksanakannya, toh internet bukan menjadi sesuatu yang asing di masyarakat kita...Beberapa penerapan e-gov di berbagai negara ini bisa menjadi referensi bagi Indonesia ke depan.
BalasHapusTerima kasih
setuju dengan mbak Saras, pengetahuan masyarakat Indoensia terhadap internet sudah semakin maju, meski kebanyakan cuma buka facebook kali ya, tapi kalo pemerintah Indonesia sudah menerapkan e-Gov tentu akan semakin mempermudah masyarakat kita.
BalasHapus